- Pondok Pesantren Putri IMMIM Pangkep, Pesantren yang khusus menerima santri putri ini, kampusnya berada di bilangan jalan poros Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep
Meraih Gelar Non Akademik: Certified Policy & Sustainable Governance (CPSG)
Oleh: Muhammad Farid Wajdi *)
Related Post: Konsep, Peran, dan Urgensi Kebijakan Publik
BLOGGURU – Alhamdulillah, satu kesyukuran dan kebahagiaan tersendiri, hari ini, Selasa, 24 Maret 2026, penulis akhirnya menerima sertifikat pelatihan CPSG, setelah sepekan sebelumnya, dalam Bulan Suci Ramadhan ini, penulis menyempatkan waktu dan kesempatan dalam mengikuti Pelatihan bersertifikasi, “Certified Policy & Sustainable Governance (CPSG)” yang diselenggarakan oleh Dipintarin.id (PT. Dipintarin Untuk Indonesia) yang diselenggarakan via zoom pada Selasa sore, 17 Maret 2026.
Pelatihan “Certified Policy & Sustainable Governance (CPSG)” dilaksanakan dengan Trainer, Dr. Widya Handini, B.Sc., M.Sc., CIQaR, seorang Dosen, Praktisi Multisektor, dan Master Trainer Dipintarin. Gelar Non Akademik untuk Peserta: Certified Policy & Sustainable Governance (CPSG) diberikan kepada peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan Certified Policy & Sustainable Governance bersama Dr. Widya Handini, B.Sc., M.Sc., CIQaR.
Adapun Pelajaran yang Diajarkan & Analisisnya adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Publik, bertujuan untuk Memahami konsep, peran, dan urgensi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Isi Materi: Pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik, Aktor kebijakan: pemerintah, swasta, dan masyarakat, Siklus kebijakan publik (perumusan hingga evaluasi), serta Tantangan kebijakan publik di era demokrasi dan globalisasi.
2. Analisis Kebijakanm bertujuan untuk Mampu menganalisis masalah publik dan merumuskan opsi kebijakan yang tepat.
Isi Materi: Identifikasi masalah publik berbasis data dan fakta, Teknik analisis kebijakan (problem analysis & policy option), Analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta Studi kasus kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
3. Governance (Tata Kelola), bertujuan: Memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Isi Materi: Konsep good governance dan clean government, Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, Peran lembaga publik dan non-publik dalam tata kelola, serta Tata kelola kolaboratif (collaborative governance).
4. Sustainable Governance, bertujuan: Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan tata kelola.
Isi Materi: Konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs), Keterkaitan kebijakan publik dengan keberlanjutan, Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam tata kelola, serta Praktik sustainable governance di berbagai sektor.
5. Perumusan Rekomendasi Kebijakan, bertujuan untuk Menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan mudah dipahami pengambil keputusan.
Isi Materi: Teknik penulisan policy brief dan policy recommendation, Penyusunan argumen kebijakan berbasis analisis, Penyederhanaan bahasa kebijakan untuk publik dan pemangku kepentingan, serta Simulasi penyusunan rekomendasi kebijakan.
Selain Materi-materi diatas yang diberikan juga para peserta mendapatkan Bonus Materi: Tips Mendapatkan Beasiswa ke Luar Negeri mengingat pemateri/narasumber merupakan Awardee LPDP.
Lihat Sertifikatnya disini: Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., CPSG. dan disini: Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., CPSG. INTERNASIONAL
Demikian catatan singkat ini sebagai pengingat kegiatan pelatihan bersertifikasi yang pernah penulis ikuti. Semoga bermanfaat adanya. Barakallahu fiikum. (*)
Minasatene-Pangkep, 24 Maret 2026
(* Muhammad Farid Wajdi, Pemerhati Kebijakan Publik/Pengasuh Ponpes Modern Putri IMMIM Minasatene-Pangkep, Sulsel.
Prestasi Lainnya
